Minggu, 20 November 2011

Soeharto VS Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY )

LATAR BELAKANG

Membandingkan kepemimpinan Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ), merupakan lahan yang teramat menarik meski era masa iierbeda. Perbedaan gaya membuat banyak kalangan punya pendapat yang bermacam, sehingga perdebatan jadi penuh warna. Darisegi kebebasan, pemerintahan Orde Baru lebih buruk. Salah satunya, mematikan kemerdekaan dan demokrasi. Kalau dari segi kebebasan, lebih baik sekarang. Namun, dari sisi kepemimpinan, walau otoriter. Orde Baru lebih baik.
Pemerintah di bawah komando SBY, lanjutnya, tidak tegas dan tidak dan tidak berani mengambil keputusan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan. Soeharto dan SBY berangkat dari kondisi yang sangat berbeda. Soeharto berangkat dari dari keadaan situasi mencekam setelah peristiwa 1965. Berangkat darisituasi ini dalam memerintah Soeharto menggunakan pendekatan keamanan yang luar biasa menakutkan. Masyarakat, parpol, dan kritikus, semua di bawah genggaman Soeharto.

PRESPEKTIF PENDEKATAN KRONOLOGI TERHADAP PERBANDINGAN PEMERINTAHAN MASA SOEHARTO DAN MASA SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ( SBY )

Bila dibanding - bandingkan, memang masa Soeharto dan masa Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) memiliki beberapa perbedaan. Publik bertanya apa perbedaan Soeharto dengan Presiden SBY ? Berbagai kalangan berpendapat,  perbedaan gaya kepemimpinan Soeharto dengan SBY adalah dalam hal kesungguhan mendengar keluhan rakyat, dan keberpihakan kepada rakyat. Meski pemerintahan Soeharto dijalankan secara otoriter, semua tahu dia sangat dekat dengan rakyatnya, selalu menghayati dengan sungguh-sungguh perasaan dan derita rakyat. Salah satu contoh, misalnya, di pemerintahan Soeharto, harga kebutuhan pokok rakyat murah dan mudah didapat. Tarif listrik, harga BBM selalu dijaga agar tetap murah dan terjangkau. Sampai soal harga pupuk agar petani tidak kesulitan, Soeharto sangat peduli. Selain itu, dia juga punya andil besar dalam pembangunan irigasi pertanian yang tersebar diseluruh wilayah nusantara, yang sampai saat ini belum ada presiden yang mampu membangun sejumlah irigasi pertanian itu. Maka tak heran, jika di masa pemerintahannya Indonesia dapat berswasembada pangan. Komitmennya menjaga NKRI dan stabilitas keamanan untuk rakyatnya juga sangat tinggi.
Bagaimana dengan presiden setelah reformasi ? Kita boleh katakan, semua presiden yang muncul setelah Soeharto lengser, termasuk SBY, berasal dari kalangan elite yang tahu  dan mengerti persoalan rakyat, tapi tidak pernah mengalami dan merasakan langsung  derita sebagai rakyat sehari - hari. Bahkan, SBY di nilai lawan - lawan politiknya lebih mengutamakan politik pencitraan, namun tak pernah membuat hal - hal yang konkret untuk rakyat. Bahkan, semua kebijakannya sangat merugikan rakyat. Buktinya, harga BBM dan kebutuhan pokok rakyat terus naik. Begitu juga tarif listrik. Sampai – sampai harga pupuk selangit. Dalam bidang politik, sejak pemerintahannya sungguh kacau. Antar partai politik saling cakar - cakaran untuk merebut kekuasaan. Pemberantasan korupsi masih memble dan hanya sebatas omdo ( omong doing ). Bahkan, sejumlah petinggi Partai Demokrat, yang mengusungnya menjadi presiden, terlibat dalam kasus - kasus suap dan korupsi. Publik juga tidak melihat keberhasilan pemerintahan SBY dalam membangun perekonomian nasional.
Pola kepemimpinan SBY haruslah seperti mantan Presiden Soeharto. Terutama soal ketegasan dalam melaksanakan sebuah kebijakan negara yang prorakyat. Ada perbedaan, masa Soeharto memang lebih menonjolkan masalah keamanan dan pembangunan ekonomi. Dengan demikian demokrasi sedikit dikesampingkan. Memang masa SBY ini dihadapkan dengan euforia demokrasi dan sesungguhnya ini adalah momen yang kritis untuk SBY. Dia harus mengambil sikap tegas. Karena dia dipilih oleh rakyat dengan 60 persen lebih, seharusnya dia tidak boleh ragu-ragu. Presiden SBY seharusnya tidak usah merasa terpenjara oleh partai - partai koalisi yang ada di sekitarnya. Soalnya mantan Presiden Soeharto ketika memimpin pemerintahan tidak merasa kalau dia dipenjarakan oleh partai. Dia tidak merasa ada yang mengikat kakinya. Pak SBY merasa terikat kakinya oleh kepentingan partai - partai, mestinya itu harus dilepaskan. Kondisi krisis politik dan ekonomi yang terjadi pada saat ini juga pernah dirasakan di masa kepemimpinan Soeharto. Tetapi mantan Presiden Soeharto bisa berhasil mengatasi masalah krisis tersebut. Di masa - masa euforia demokrasi, juga harus mengambil sikap tegas. Tidak semua harus didiskusikan karena SBY kan dipilih oleh rakyat, jadi jangan sedikit-sedikit dia membentuk tim. Harus segera memutuskan karena tugas pokok pemimpin itu adalah memutuskan dengan cepat. Dan tidak harus menimbang apa kata orang.
Kini, Soeharto diagung - agungkan, padahal dia presiden yang digulingkan oleh rakyatnya. Presiden yang dihujat rakyatnya setelah ia lengser. Semua itu seakan - akan sudah dilupakan rakyat, kenapa ? Jawabnya, tentu karena kegagalan presiden - presiden setelah reformasi, termasuk SBY, dalam mensejahterakan rakyat. Kebijakan SBY sudah membuat rakyat terus menjerit dan menangis. Pemerintahan sekarang pun sudah tak bisa lagi menjamin keamanan bagi rakyat, keadilan ekonomi dan hukum. Bahkan, jurang pemisah si kaya si miskin terus melebar.
Bila dibandingkan maka keduanya, Soeharto dan SBY. tentu saja punya cita - cita untuk mensejahterakan rakyatnya, namun denaun cara masing - masing. Soeharto mengunakan pendekatan keamanan hasilnya gemilang, Indonesia sempat mencapai kegemilangan ekonomi. Sedangkan SBY, kini masih tertatih - tatih, lerlebih sudah bukan lagi menjadi pengekspor minyak, melainkan pengimpor.

Pendekatan cara Soeharto mungkin tidak akan bisa dijalankan SBY. Andai SBY memimpin di masanya Soeharto, terutaman setelah 1965, jelas tidak akan mampu, sebab SBY tidak punya ketegasan. Sebaliknya, Soeharto kalau memimpin di masa reformasi seperti sekarang ini, rasanya juga tidak akan kuat, sebab Soeharto anti kritik, tipis telinga. Mendengar kritikan sepedas sekarang, kiranya Soeharto tidak akan tahan.

Minggu, 13 November 2011

TUGAS MPS By DIEGO RUMANIA


Birokrasi dan Pelayanan Publik
(Studi Kasus Tentang Birokrasi Dalam  Pelayanan Publik)[1]
Oleh Diego Rumania[2]
1. Landasan Teori
Dalam tulisan ini penulis menggunakan judul dalam salah satu metode kualitatif, yaitu metode studi kasus. Alasan dipilihnya studi kasus dalam pengambilan judul dikarenakan dalam dimensi fokus pembahasannya mengembangkan analisis mendalam tentang satu kasus atau kasus majemuk dan dimensi analisisnya dapat berupa pernyataan-pernyataan.
Dibagian pertama ini akan membahas tentang teori yang berkenaan dengan judul yang diangkat yaitu teori birokrasi berdasarkan tipe ideal birokrasi menurut Max Webber. Menurut Weber birokrasi mendasarkan diri pada hubungan antara kewenangan menempatkan dan mengangkat pegawai bawahan dengan menentukan tugas dan kewajiban dimana perintah dilakukan secara tertulis, ada pengaturan mengenai hubungan kewenangan dan promosi kepegawaian didasarkan atas aturan-aturan tertentu.
Menurut Weber, bentuk organisasi birokratik merupakan bentuk yang paling efisien. Dalam teorinya, Weber mengemukakan sepuluh (10) ciri organisasi, yaitu:
1. Suatu organisasi terdiri dari hubungan-hubungan yang ditetapkan antara jabatan-jabatan. Blok-blok bangunan dasar dari organisasi formal adalah jabatan-jabatan.
2. Tujuan atau rencana organisasi terbagi ke dalam tugas-tugas, tugas-tugas tersebut disalurkan di antara berbagai jabatan sebagai kewajiban resmi (job description).
3. Kewenangan: melaksanakan kewajiban diberikan kepada jabatan (saat resmi menduduki sebuah jabatan).
4. Garis kewenangan dan jabatan diatur menurut suatu tatanan hierarkhis.
5. Sistem aturan dan regulasi yang umum tetapi tegas yang ditetapkan secara formal, mengatur tindakan-tindakan dan fungsi-fungsi jabatan dalam organisasi.
6. Prosedur bersifat formal dan impersonal. Perlu adanya catatan tertulis demi kontinuitas, keseragaman (uniformitas), dan untuk maksud-maksud transaksi.
7.   Adanya prosedur untuk menjalankan disiplin anggota.
8. Anggota organisasi harus memisahkan kehidupan pribadi dan kehidupan organisasi.
9.   Pegawai yang dipilih utk bekerja berdasarkan kualifikasi teknis.
10. Kenaikan jabatan berdasarkan senioritas dan prestasi kerja.[3]
1.1. Karakteristik Birokrasi
Menurut Dennis H. Wrong ciri struktural utama dari birokrasi adalah: pembagian tugas, hirarki otorita, peraturan dan ketentuan yang terperinci dan hubungan impersonal di antara para pekerja.
Karakteristik birokrasi menurut Max Weber terdiri dari: terdapat prinsip dan yurisdiksi yang resmi, terdapat prinsip hirarki dan tingkat otorita, manajemen berdasarkan dokumen-dokumen tertulis, terdapat spesialisasi, ada tuntutan terhadap kapasitas kerja yang penuh dan berlakunya aturan-aturan umum mengenal manajemen.
Ada dua pandangan dalam merumuskan birokrasi. Pertama, memandang birokrasi sebagai alat atau mekanisme. Kedua, memandang birokrasi sebagai instrumen kekusaan.

1.2. Pentingnya Birokrasi
Teori yang lama (Max Webber) memandang birokrasi sebagai instrumen politik. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, teori tersebut ditolak, dengan menyatakan pentingnya peranan birokrasi dalam seluruh tahapan atau proses kebijakan publik.
Menurut Robert Presthus, pentingnya birokrasi diungkapkan dalam peranannya sebagai "delegated legislation", "initiating policy" dan"internal drive for power, security and loyalty".[4]
Dalam membahas birokrasi ada tiga pertanyaan pokok yang harus diperhatikan, (1) bagaimana para birokrat dipilih, (2) apakah peranan birokrat dalam pembuatan keputusan (hal yang perlu disadari adalah ada perbedaan antara proses pembuatan keputusan yang aktual dengan yang formal, dalam kenyataan birokrat merupakan bagian dari para pembuat keputusan), dan (3) bagaimana para birokrat diperintah.
Pentingnya peranan birokrasi amat menonjol dalam negara-negara sedang berkembang di mana mereka semuanya telah memberikan prioritas kegiatannya pada penyelenggaraan pembangunan nasional.
2. Fenomena
Birokrasi merupakan lembaga yang memiliki kemampuan besar dalam menggerakkan organisasi, karena birokrasi ditata secara formal untuk melahirkan tindakan rasional dalam sebuah organisasi. Birokrasi merupakan sarana dan alat dalam menjalankan kegiatan pemerintahan di era masyarakat yang semakin modern dan kompleks, namun masalah yang dihadapi oleh masyrakat tersebut adalah bagaimana memeperoleh dan melaksanakan pengawasan agar birokrasi dapat bekerja demi kepentingan rakyat banyak. Seperti rumusan tipe ideaknbya birokrasi Max weber yang mendefinisikan birokrasi sebagai suatu bentuk organisasi yang ditandai hierarki, spesialisasi peran, dan tingkat kompetensi yang tinggi ditunjukkan oleh para pejabat yang terlatih untuk mengisi peran-peran tersebut (Rusman Ghazali dalam Lijan P. S. Halaman 53).
Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat, salah satu konsekuensinya adalah masyarakat semakin cerdas berkat aksesnya kepada pendidikan formal yang semakin tinggi. Dalam keadaan yang demikian tuntutan pelayanan kepada aparatur birokrasi pemerintah semakin meningkat. Peningkatan tuntutan pelayanan tersebut tidak hanya karena kebutuhan masyrakat semakin rumit, tetapi juga karena meningkatnya kesadaran masyarakat memperoleh haknya.
Negara Indonesia tergolong negara yang sedang berkembang, masyarakatnya sedang mengalami transisi dari masyrakat tradisional menuju masyrakat  modern (maju). Menurut Fred W. Riggs dalam Pamudji masyrakat transisional disebut dengan model masyrakat Prismatik (Prismatic Society), yaitu suatu masyrakat yang memiliki ciri-ciri tradisional atau agraria  bersamaan dengan ciri-ciri modern atau industri, di dalam masyrakat Prismatik terdapat sub model yang disebut sala. Ciri-ciri atau sisfat-sifat masyarakat prismatik adalah adanya heterogenitas tinggi, formalisme yang tinggi, dan overlapping.[5]
3. Perumusan Masalah
Permaslahan pada birokrsai di Indonesia sangatlah kompleks jika kita membahas satu-persatu permasalahan yang ada. Tetapi dalam tulisan ini penulis hanya mengangkat masalah birokrasi pada fungsi pelayanan kepada masyrakat (publik). Pelayanan publik yang menjadi fokus dalam disiplin Ilmu Administrasi Publik, masih menjadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian yang komperhensif.
3.1. Birokrasi dan Fungsi Pelayanan
Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Sebagai contoh, dapat dilihat pada proses kelahiran seseorang bayi. Ketika sang bayi lahir, dia akan menangis karena menghadapi situasi yang sangat berbeda ketika ia masih berada dalam kandungan. Jeritan bayi tersebut membutuhkan membutuhkan pelayanan dari ibunya. Ketika memperoleh pelayanan (kasih sayang) dari ibunya bayi tersebut akan merasa nyaman dan berhenti menangis.
Masyrakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan : berbelit-belit, lambat, mahal dan melelahkan.
Proses birokrasi yang dijalani saat ini memiliki formalitas serta aturan regulasi yang panjang. Masyarakat (dalam hal ini yang mendapatkan pelayanan publik) harus melewati tahapan-tahapan yang berbelit dalam proses pelayanan, terutama pelayanan publik yang sifatnya mengurus (misalnya membuat KTP, SIM, Paspor dan lain-lainnya). 
Birokrasi pemerintah yang dilaksanakan oleh para birokrat seharusnya merubah paradigma dari “dilayani” menjadi “melayani”. Para birokrat yang dengan kata lain adalah abdi Negara dan abdi masyarakat sudah hakikatnya memberikan pelayanan yang prima terhadap publik.
3.2. Formalisme dalam Pelayanan Publik
Salah satu kelemahan birokrasi pada pelayanan publik adalah terlalu menekankan hal-hal yang bersifat rasionalitas, impersonalitas dan berpatokan pada tingkat hierarki jabatan. Kelemahan tersebut menunjukkan birokrasi menurut teori yang digunakan terlalu kaku (rigid).  Padahal ada persoalan-persoalan yang lain yang dapat disikapi dengan dimensi pendekatan yang lain.
 Misalnya saja masalah yang memerlukan penanganan dan proses yang cepat dalam pelayanan. Seseorang ibu dalam kondisi hamil tua dan mengalami pendarahan sehinnga harus dibawa segera ke rumah sakit tentunya tidak dapat menungu waktu untuk mengurus segala surat menyurat dari satuan dinas yang ada di lingkunagn tempat tinggalnya. Kondisi tersebut tentunya akan membahayakan bagi kondis sang ibu yang mengandung dan bayi yang dikandungnya. Dalam contoh kasus seperti ini tentunya birokrasi tidak harus bersifat impersonalitas dalam memeberikan pelayanan.
Birokrasi seharusnya mampu menempatkan diri terhadap situasi dan kondisi terhadap lingkungan. Adakalanya birokrasi bertindak rasional dan adakalanya birokrasi melakukan pendekatan yang humanis dalam memberikan pelayanan.
Formalisme yang tinggi merupakan tingkat ketidaksesuaian antara apa yang telah dituliskan sebelumnya secara formal dengaan apa yang dipraktikan atau ditindak secara riil, antara norma-norma dan kenyataan atau realita.
3.3. Overlapping Dalam Pelayanan Publik
Di Negara Sedang Berkembang (NSB) atau masyrakat transisi yang lebih dikenal dengan masyrakat Prismatik dalam hal ini Indonesia, menghadapai banyak dilema dalam birokrasi.  Overlapping[6] dalam masyarakat prismatik memang tidak dapat dipunggkiri. Adanya pelayanan khusus yang diberikan kepada suatu golongan, kelas bahakan kepada orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan merupakan kesewenangan dari birokrat terhadap birokrasi dalam pelayanan publik.
Fenomena birokrasi dalam pelayanan seperti ini bukanlah hal yang jarang ditemui. Bahkan masyrakat menganggap bahwa fenomena ini adalah fenomena ini adalah hal yang “biasa” dijumpai. Fenomena birokrasi seperti ini merupakan hal yang jauh dari kehendak rakyat. Dalam memastikan bahwa layanan birokrasi adalah cerminan dari aspirasi dan kehendak rakyat, maka peningkatan partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Partisipasi masyrakat dapat dioptimalkan manakala terdapat payung hukum yang melindungi masyarakat untuk berpatisipasi demi kelangsungan perbaikan birokrasi pelayanan publik yang lebih baik.







Daftar Pustaka

Pamudji. 1986. Ekologi Administrasi Negara. Jakarta : BIna Aksara.
Salim, Agus. 2006. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Sinambela, Lijan, Poltak. 2008. Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Wuysang, Julia, Magdalena. PPT: Bahan ajar mata kuliah MPS.
Website: http://kerajaan-semut.blogspot.com/2010/03/teori-birokrasi.html diakases 1 November 2011


[1] Makalah ini dibuat sebagai tugas dan ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Metodelogi Penelitian Sosial (MPS) Drs. H. Djoko Suhartono MM.
[2] Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik semester 5 (lima)
[4] Lihat ibid halaman 2.
[5] Lihat Pamuji, dalam “Ekologi Administrasi Negara”,1986.
[6] Lihat ibid 1986